Irjen Kemenperin Hadiri Rapat Koordinasi Internal Pengawasan Intern (Rakornaswasin) Tahun 2024
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah 2024. Acara yang berlangsung di Istana Negara ini dihadiri oleh berbagai pejabat negara, kepala lembaga, dan auditor internal dari seluruh Indonesia. Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini mengusung tema "Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesinambungan Pembangunan".
Sebagai bagian dari APIP, Itjen Kemenperin juga mendapatkan undangan yang dihadiri langsung oleh Inspektur Jenderal, M. Rum. Dimana dalam acara ini Presiden Jokowi menekankan kembali bahwa keberadaan APIP adalah untuk memberikan solusi dan melakukan pencegahan. “Utamakan pencapaian outcomes. Utamakan manfaat, sekali lagi, utamakan manfaat yang maksimal yang diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas,” pesannya.
BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal. Jokowi mengibaratkan target pembangunan pemerintah seperti perjalanan kereta api, di mana BPKP berkontribusi dalam pembangunan relnya, memastikan kereta berjalan lurus dan dapat mencapai tujuan dengan cepat dan tepat. Presiden juga mengingatkan agar APIP untuk dapat memberikan arahan dan tuntunan dalam proses pembangunan, tidak hanya sekadar mencari kesalahan.
“Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu, sekali lagi, bukan untuk mencari kesalahan, tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana,” pesannya. Oleh karena itu, BPKP dan APIP diminta untuk fokus kepada seberapa banyak program-program pemerintah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Presiden Jokowi mengungkapkan tantangan di masa yang akan datang akan semakin berat. Program dan belanja pemerintah yang bertambah besar, tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, dan kompetisi antarnegara yang kian ketat. Kondisi ini membutuhkan kerja cepat dan tepat pemerintah.