Kunjungan Inspektorat Jenderal dalam Pembinaan dan Pengawasan dalam Pengelolaan Risiko menuju Penerapan Zona Integritas pada BSPJI Manado
Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Bapak M Rum didampingi Plt. Inspektur III Bapak Nilzam Yatim mengunjungi BSPJI Manado dalam rangka pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan risiko menuju penerapan Zona Integritas. Pada kesempatan ini, Bapak M Rum menyampaikan upaya dalam memperkuat Tata Kelola pengendalian internal di lingkungan Kementerian Perindustrian. Hal ini menjadi penting mengingat pengelolaan risiko dan penguatan integritas adalah kunci bagi satuan kerja pelayanan seperti halnya BSPJI Manado ini dalam memberikan pelayanan jasa industri yang optimal, akuntabel, dan terpercaya bagi pelaku usaha dan masyarakat di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya.
Kementerian Perindustrian telah menetapkan Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Perindustrian Tahun 2026 melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2026. Kebijakan ini menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan manajemen risiko dan pengendalian intern guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjadi acuan bagi seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di lingkungan Kemenperin dalam melaksanakan tugas pengawasan. Kebijakan ini bertujuan menjadi landasan manajemen risiko bagi seluruh unit kerja, landasan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan, serta meningkatkan mutu pengawasan intern secara keseluruhan. Terdapat empat fokus sasaran kebijakan pengawasan intern Kementerian Perindustrian Tahun 2026 yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu perbaikan tata kelola dan sistem informasi pelayanan publik, peningkatan implementasi manajemen risiko, pengawasan kinerja dan kebijakan sektor industri termasuk kegiatan berisiko tinggi, serta percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan baik internal maupun eksternal. Fokus tersebut diharapkan diterapkan oleh seluruh jajaran BSPJI Manado. Manajemen risiko yang telah dijalankan oleh Kementerian Perindustrian merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Beberapa jenis risiko yang kemudian harus dikendalikan antara lain: Risiko Kebijakan, Risiko Bencana, Risiko Kecurangan, Risiko Kepatuhan, Risiko Operasional dan Risiko Pemangku kepentingan. Saya berharap budaya sadar risiko ini semakin melekat dalam setiap proses layanan BSPJI Manado kepada para pelaku industri dan masyarakat.
Terkait pembangunan Zona Integritas, saya ingin mengingatkan kembali bahwa ZI adalah wujud komitmen menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, yang harus terus dijaga melalui pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, sebagai bagian tak terpisahkan dari Strategi Percepatan Reformasi Birokrasi Nasional. Dalam proses pembangunan ZI ini, Inspektorat Jenderal berperan sebagai Tim Penilai Internal, mulai dari memberikan konsultasi dan pendampingan, melakukan evaluasi, hingga memantau unit yang telah berpredikat WBK/WBBM. Khusus untuk BSPJI Manado, Itjen telah melakukan evaluasi mandiri secara komprehensif di lapangan. Menurut laporan, BSPJI Manado sempat dua kali diusulkan menuju predikat WBK pada periode 2024 dan 2025, namun belum memperoleh rekomendasi dari Tim Penilai Nasional KemenPAN-RB, dengan catatan perlunya penguatan internalisasi nilai-nilai organisasi, kode etik, sistem informasi pelayanan publik, serta keterkaitan inovasi dengan mitigasi risiko. Apresiasi pada BSPJI Manado diberikan kareana telah melakukan perbaikan antara lain pengembangan Sistem nformasi Laboratorium (SIL), Program Pendampingan Industri (DAPATI) Arang Tempurung Kelapa, penyempurnaan SOP yang diselaraskan dengan peta proses bisnis, serta transformasi digital pelayanan internal seperti optimalisasi SIPEGI dan Srikandi. Saat ini usulan predikat WBK BSPJI Manado sudah melewati tahapan seleksi administrasi, dan pada bulan September ini KemenPAN-RB akan melakukan analisa dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan.










