Sosialisasi Area Penguatan Pengawasan pada Satker Wilayah Aceh
Dipublikasikan pada 07 Jun 2022
Inspektorat Jenderal melaksanakan sosialisasi area penguatan pengawasan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada satuan kerja di Wilayah Aceh pada tanggal 27 Mei 2022 bertempat di Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Banda Aceh. Dari Hasil kunjungan, diperoleh hasil bahwa Area penguatan pengawasan yang perlu ditingkatkan meliputi pengendalian gratifikasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, penanganan pengaduan masyarakat, implementasi Whistle Blowing System dan penanganan benturan kepentingan. Pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja di Wilayah Aceh perlu ditingkatkan karena berdasarkan capaian pembangunan zona integritas sampai dengan tahun 2021, satuan kerja di Wilayah Aceh belum memperoleh predikat Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Peningkatan pembangunan Zona Integritas pada satuan kerja Wilayah Aceh diharapkan dapat mengacu pada pedoman pembangunan zona integritas baru yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Instansi Pemerintah. Berdasarkan tinjauan lapangan pada unit pelayanan publik di satuan kerja Wilayah Aceh, dapat disampaikan beberapa hal bahwa:
- BSPJI Banda Aceh masih perlu melakukan pembenahan pada Unit Pelayanan Publik dari segi layout ruang dan tampilan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder;
- SMK-SMTI Banda Aceh telah memiliki fasilitas dan peratalan pembelajaran dan praktek yang lengkap. Diharapkan SMK-SMTI Banda Aceh dapat memanfaatkan kelengkapan fasilitas dan peralatan tersebut untuk dapat meningkatkan kualitas lulusan SMK-SMTI Banda Aceh sehingga lebih optimal dalam penyerapan tenaga ke lingkungan industri.
Inspektorat Jenderal akan terus mengawal upaya satuan kerja Wilayah Aceh dalam mengimplementasikan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM utamanya dalam implementasi area penguatan pengawasan
